Meragukan Komitmen & Konsistensi Anggota Dewan Cianjur

Meragukan Komitmen & Konsistensi Anggota Dewan Cianjur

By: M. Herry Wirawan

Permasalahan-permasalahan klasik nampaknya akan senantiasa muncul apabila sistem dalam pelaksanaan serta pengejawantahan peran fungsi yang dimiliki anggota Dewan tidak berjalan efektif dan efisien. Dalam jangka 5 tahun kebelakang sudah berapa PERDA yang dihasilkan dan produknya benar-benar dirasakan penting untuk membangun masyarakat Cianjur? Nampaknya banyak PERDA yang masih belum rampung sehingga peraturan mengenai kepentingan publik belum terselesaikan dengan secara menyeluruh baik itu dalam penanganan aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll. Begitupun dengan pelaksanaan PERDA yang telah dihasilkan, mestinya tataran legislatif dan eksekutif mampu untuk saling melengkapi dalam mengimplementasikan PERDA yang telah dibuat tersebut agar berjalan secara optimal.

Salah satu bukti kondisi yang terjadi adalah masih banyaknya permasalahan mengenai TKI dan Trafficking di Kabupaten Cianjur yang semakin mengkhawatirkan dan berbagai antrian kasus yang belum terselesaikan, kesehatan juga belum dirasakan secara menyeluruh karena terbukti masih ada saja balita yang mengalami gizi buruk dan orang tua yang tak mampu atau tidak bisa melakukan pengobatan gratis ke PUSKESMAS maupun Rumah Sakit Umum. Hal tersebut disebabkan karena tidak terakomodirnya pendataan warga miskin serta sosialisasi cara penanganan kesehatan yang baik.

Harusnya ada legislasi yang memperhatikan secara khusus kepada masyarakat yang ada di desa terpencil. Menyangkut hak atas: 1) memperoleh fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk penyuluhan dan pelayanan. 2) Memperoleh manfaat langsung jaminan sosial. 3) Memperoleh segala jenis pendidikan, terutama pemberantasan buta huruf. 4) Menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan dan penyediaan air.

Dalam fungsinya sebagai Budgeting juga menjadi lebih ironis lagi karena APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran (TA) 2009 diberitakan pada awal bulan Juli ini mengalami defisit cukup besar sekitar Rp 160 Milyar dan nyatanya rapat paripurna tentang Perubahan APBD TA 2009 pun sepertinya tidak mampu mengatasi permasalahan tersebut, padahal disamping itu ternyata saat ini telah dibangun gedung dewan yang baru dan konon katanya merupakan gedung dewan termegah di JABAR bahkan dengan biaya pembangunan yang mencapai Rp 20 Milyar. Itu membuktikan bahwa dana sebesar itu lebih diprioritaskan untuk gedung tempat bekerjanya anggota dewan dibanding infastuktur sekolah yang kurang memadai. Lalu apakah Pemerintah Kabupaten Cianjur mampu merealisasikan komitmennya dan menunjukan konsistensi kinerjanya dengan baik. Padahal keseriusan dan berbagai wacana memprioritaskan kepentingan rakyat jauh-jauh hari selalu mereka diutarakan pada saat berkampanye dan belum menduduki kursi empuknya legislatif atau eksekutif.

Yang menjadi sangat mengkhawatirkan kembali adalah bagaimana masyarakat mampu mempercayai pihak legislatif untuk melakukan pengawasan kepada pihak eksekutif, sedangkan legislatifnya pun sedang banyak disandung isu bahkan terkesan banyak menyalahgunakan kepercayaan rakyat, baik itu dalam bentuk program Jaring asmara, Bansos gate, dan lain-lain. Fungsi pengawasan tersebut harusnya mampu mensinergikan kinerja legislatif dan eksekutif serta dapat mencerminkan keberpihakan pada kepentingan publik atau masyarakat luas. Sebagaimana salah satu contoh terlihat pada saat ini Pasar Tradisional senantiasa terus dilindas oleh pasar modern, nampaknya malah terkesan tidak ada aturan yang tegas baik ketentuan lokasi, waktu, jenis dagangan dan berbagai syarat-syarat lainnya untuk pendirian pasar modern yang semakin merembah di Cianjur. Padahal keberadaan pasar tradisional harus tetap dijaga karena menjadi jantung keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

Pengawasan dibidang pendidikan juga harus lebih diperhatikan, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa Departemen Pendidikan Nasional menaikkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD dan SMP pada 2009 sekitar 50 persen dari tahun lalu. Dana BOS untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397 ribu/ siswa per tahun dan SMP di kabupaten sebesar Rp 570 ribu/ siswa per tahun. Dengan naiknya BOS, pemerintah pusat meminta tidak boleh ada lagi pungutan kepada siswa, terutama di sekolah negeri. Namun kenyataan dilapangan nampaknya berbeda, masih ada sekolah-sekolah di Kabupaten Cianjur yang membebankan kepada para siswanya untuk membeli buku pelajaran dari sekolah, walaupun kesannya sukarela tetapi hal tersebut nyatanya sangat membebankan orang tua siswa dan dapat menimbulkan keresahan bagi siswa dan orang tua yang untuk membayar transportasi, seragam dan makanpun cukup kesulitan. Begitupun dengan biaya sekolah yang sangat mahal dengan alasan Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Pemerintah Kabupaten Cianjur harusnya mampu mengarahkan dan memperjelas manfaat dari sekolah yang menggunakan SBI tersebut, jangan malah terkesan mengkomersialkan pendidikan kepada masyarakat dan tidak memperlihatkan perbedaan yang istimewa atau perbedaan yang jelas dari berbagai hal terutama dari output siswa yang telah lulus sekolah dari sekolah yang dinyatakan SBI tersebut dibandingkan dengan sekolah yang tidak dinyatakan SBI. Bahkan dana yang ditarik dari masyarakatpun (siswa) untuk membiayai sekolah tersebut telah mencapai lebih dari 4 Milyar. Padahal dari hasil dari data BPS tahun 2008 di Kabupaten Cianjur usia 7-12 tahun masih banyak sekali yang belum mengenyam pendidikan SD. Hal tersebut akan memperlihatkan kesenjangan yang nyata dan ketidak merataan proses pendidikan.

Belum lagi berbagai program pemerintah lainnya yang kurang efektif dan efisien, salah satunya adalah PUSKESMAS Keliling yang terkesan mobilnya mondar-mandir ditiap kecamatan namun belum optimal dalam pelayanan masyarakat yang ada dipedesaan, begitu pula pengawasan terhadap pengadaan Asuransi Kesehatan Miskin (ASKESMIN) dan Jaminan Sosial yang harus merata pada lapisan masyarakat (bukan hanya pada masyarakat yang dekat dengan kepala RT atau orang-orang tertentu saja). Penyaluran dana BLT juga masih ada beberapa kasus yang ternyata dilapangan masih carut-marut. Termasuk penanganan biaya pajak dan retribusi yang masih terdapat keluhan dalam pengelolaannya dimasyarakat, birokrasi yang begitu panjang dan membingungkan masyarakat sebetulnya mampu dilakukan dengan program hanya “satu atap” atau pemangkasan birokrasi. Dan berbagai permasalahan-permasalahan lainnya yang memang harus memerlukan penanganan yang lebih cepat dan serius dari berbagai pihak, terutama pemegang kebijakan publik seperti halnya Anggota dewan yang mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis untuk melakukan perubahan dalam berbagai perbaikan tersebut.

Dengan tempat Gedung Dewan yang baru disertai semangat 50 anggota Dewan yang baru dimana telah bertambah 5 orang anggota dibandingkan periode sebelumnya. Nampaknya juga harus membuat terobosan baru yang mampu bergerak lebih cepat sebagaimana semangat dan kata-kata yang digulirkan pada saat kampanye berlangsung. Walaupun demikian, kita semua tetap harus lebih menyoroti bagaimana kinerja mereka selama 5 tahun kedepan ini. Termasuk juga pihak eksekutif dan yudikatif yang sama-sama harus benar-benar serius menanggapi berbagai permasalah seputar keCianjuran, terutama yang berkenaan langsung dengan kepentingan publik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: